GARONGGANG WAHANANEWS.CO, Paluta- Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) H. Reski Basyah Harahap, mengikuti Zoom Meeting Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Aula Gedung Serba Guna Lantai 2 Kantor Bupati Paluta, Senin (21/07/2025).
Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Paluta H. Basri Harahap, Ketua DPRD Paluta, Mula Rotua Siregar, Dandim 0212/Tapanuli Selatan diwakili Danramil 05/Padang Bolak Kapten Cpl Mahmud Nasution, Kapolres Tapanuli Selatan diwakili Kapolsek Padang Bolak AKP Muallim Harahap, Kejari Padang Lawas Utara diwakili Kasi Datun Jan Maswan Sinurat, Sekretaris Daerah Paluta Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, Forkopimda, Pimpinan OPD, Kepala Kantor Pajak Pratama Padang sidempuan, Camat Se-Kabupaten Paluta , dan Perwakilan 120 Kepala Desa, Ketua BPD serta pengurus Koperasi Merah Putih dari seluruh desa/kelurahan se-Kabupaten Paluta, dan undagan lainya.
Baca Juga:
Gatal Setelah Melahirkan Bukan Hal Baru, Tapi Jangan Diabaikan
Dalam sambutan Bupati Paluta, Reski Basyah Harahap, menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan.
“Koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang dikelola secara transparan dan profesional,” ujarnya.
Bupati juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, untuk menjadikan koperasi sebagai program prioritas, dan memastikan koperasi yang terbentuk benar-benar aktif, produktif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga:
Guru Tak Wajib Mengajar 24 Jam Lagi, Kemendikdasmen Beri Skema Baru Mulai 2025
“Koperasi tidak boleh sekadar berdiri di atas kertas. Ia harus hadir dan berfungsi nyata di tengah masyarakat,” tegasnya.
Beliau mengapresiasi terbentuknya 387 koperasi di seluruh desa dan kelurahan, serta mendorong sinergi lintas sektor dalam upaya pembinaan koperasi ke depan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional penguatan ekonomi desa melalui pembentukan koperasi aktif berbasis komunitas. Pemerintah daerah turut memfasilitasi percepatan legalitas koperasi, mulai dari pengurusan NPWP, NIB, hingga pembukaan rekening bank melalui kerja sama dengan instansi terkait.
