[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

Ribuan warga dan pelajar tampak antusias memadati lokasi sejak pagi hari dengan semangat kemerdekaan yang kental.⁣
⁣
​Mengambil titik start di Desa Sidingkat, Kecamatan Padang Bolak, kegiatan olahraga ini dilepas secara resmi oleh Wakil Bupati Paluta Basri Harahap. Dengan mengangkat bendera start, Wakil Bupati memberangkatkan ribuan pelari di tengah sorak-sorai semangat para peserta.⁣
⁣
​Turut hadir langsung dan mendampingi Wakil Bupati dalam acara pelepasan tersebut, Ketua DPRD Paluta Mula Rotua Siregar, Kapolres Paluta AKBP Dhery Fajariandono, Sekretaris Daerah  Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, serta perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Paluta lainnya.⁣
⁣
​Perlombaan ini dibagi ke dalam dua kategori utama yang dirancang untuk merangkul seluruh elemen masyarakat. Kategori pertama adalah Maraton 5K, yang dikhususkan bagi para pelajar tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat. Sementara itu, kategori kedua adalah Fun Run, yang dibuka secara luas untuk masyarakat umum dari berbagai kalangan.⁣
⁣
​Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati H. Basri Harahap menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas antusiasme masyarakat yang luar biasa. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan antarwarga.⁣
⁣
​"Kegiatan Maraton 5K dan Fun Run ini bukan hanya sekadar ajang untuk mencari keringat dan menyehatkan badan, tetapi yang terpenting adalah sebagai wadah silaturahmi untuk memupuk semangat nasionalisme, kebersamaan, dan sportivitas masyarakat Paluta dalam menyambut hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-81," ujar H. Basri Harahap.⁣
⁣
​Adapun rute lintasan membentang dari Desa Sidingkat dan berakhir di garis finish yang berlokasi di depan Kantor Bupati Paluta. Petugas gabungan dari kepolisian, dinas perhubungan, serta tim medis juga bersiaga penuh di berbagai titik rute untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan para peserta.⁣
⁣
​Acara yang berlangsung penuh kegembiraan ini ditutup secara meriah di Kantor Bupati Paluta dengan penyerahan hadiah bagi para pemenang Maraton 5K tingkat pelajar, serta pengundian berbagai doorprize menarik yang telah disiapkan oleh panitia untuk para peserta Fun Run dan masyarakat yang hadir.⁣
⁣

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Pemerintah Kabupaten Palas pun memastikan dukungan penuh kepada para peserta yang akan mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.

Ketua Kwartir Cabang Pramuka Palas Wyldan Ansyori Hasibuan SH.M.Si dalam laporannya bahwa jamnas merupakan pertemuan besar Pramuka Penggalang yang digelar setiap 5 tahun sekali. Tahun ini Jamnas XII akan dilaksanakan pada 13-21 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta.

Kemudian kontingen Palas mengirimkan sebanyak 41 Orang peserta terdiri dari Pramuka Penggalang, Laki laki 19 orang, perempuan 14 orang dan pimpinan kontingen 2 (dua) orang, Pembina Pendamping 4 (empat) orang dan staf pendamping 2 (dua) orang".  tambahnya.

Sebelum bertolak ke Jakarta, para peserta telah menjalani persiapan intensif. Latihan gabungan dan training camp menjadi bagian dari tahapan pematangan kontingen, mulai dari penguatan fisik dan mental, ketahanan pangan, hingga pembekalan materi kepramukaan berbasis digital". ujarnya.

Sementara sambutan Wakil Bupati Palas sekaligus Wakamabicab Kwartir Cabang Pramuka Palas Achmad Faujan Nasution, mengatakan keikutsertaan kontingen Palas merupakan kesempatan penting bagi generasi muda untuk mengasah kemampuan sekaligus membangun karakter.

“Pelepasan ini menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Palas kepada generasi muda yang akan membawa nama daerah dalam ajang kepramukaan tingkat nasional,” ujarnya,

Ia berpesan agar seluruh peserta menjaga sikap, tutur kata, kedisiplinan, serta menjunjung tinggi semangat persaudaraan sepanjang mengikuti Jambore Nasional.

“Kalian bukan hanya peserta, tetapi juga membawa nama Kabupaten Palas. Karena itu, jagalah sikap, tutur kata, kedisiplinan, serta semangat persaudaraan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore Nasional,” pesannya.

Menurutnya, Jamnas tidak semestinya dipandang hanya sebagai arena perlombaan. Lebih jauh, kegiatan tersebut merupakan ruang pembentukan karakter dan pengembangan potensi generasi muda.

“Jambore ini bukan semata ajang perlombaan, tetapi wadah untuk membangun karakter. Gali potensi diri, perluas wawasan, pererat persatuan, tumbuhkan jiwa kepemimpinan, serta tingkatkan semangat kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

Beliau berharap seluruh anggota kontingen mampu mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Pengalaman selama mengikuti Jamnas diharapkan menjadi bekal berharga bagi para peserta untuk tumbuh sebagai generasi muda Langkat yang tangguh, berkarakter, dan memiliki wawasan kebangsaan.

Kepada para pembina pendamping, Wakil Bupati Palas menitipkan agar memberikan bimbingan, memantau kondisi peserta, dan memastikan kebutuhannya terpenuhi". akhir sambutannya.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Palas Panguhum Nasution dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan orang tua Para peserta.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

Frisdarwin menuding keterlambatan ini bukan sekadar kelalaian, melainkan diduga sengaja dihambat. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan tangan penegak hukum hanya karena tersangkanya adalah oknum anggota DPRD.

"Kalau yang melaporkan rakyat kecil dan yang tersangkanya rakyat kecil, mungkin besoknya sudah diamankan. Tapi sekarang? Yang tersangkanya oknum pejabat DPRD, maka bukti sejelas apa pun diduga jadi kabur. Hukum di Dairi ini apanya? Hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas!," tegasnya.

Maka tanpa ragu Frisdarwin menyodorkan pilihan tegas kepada Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan:

"Saya sampaikan sekali lagi, dengan tegas dan terbuka: Jika Bapak tidak berani menindak tegas Rasiden Damanik meski bukti videonya sudah jelas terang benderang, maka ada dua pilihan mundur dari jabatan Kapolres Dairi, atau "Ganti celana dengan rok!". Jangan duduk di kursi kehormatan itu jika tidak punya nyali menegakkan keadilan tanpa pandang bulu!," ungkapnya.

"Jangan beri alasan 'menunggu jadwal' atau 'masih diproses'. Bukti sudah di tangan, videonya sudah bicara sendiri. Jika dengan bukti sekuat itu saja masih tidak berani melangkah, maka AKBP Otniel Siahaan selaku Kapolres sebenarnya tidak layak memimpin institusi penegak hukum. Lebih baik mundur terhormat daripada terus-menerus mempermalukan jabatannya sendiri," cecar Frisdarwin.

Frisdarwin memperingatkan: Jangan biarkan rakyat beranggapan bahwa di Kabupaten Dairi ada hukum untuk rakyat kecil, dan ada pula hukum khusus untuk pejabat berkuasa. Jika dalam waktu dekat belum ada langkah tegas, GPI bersama masyarakat tidak akan diam dan akan menuntut keadilan di jalan raya!.

Hingga berita ini diterbitkan AKBP Otniel Siahaan belum memberikan keterangan resmi perkembangan kasus tersebut.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

"Video aksi dugaan penganiayaan sudah ada di tangan kepolisian polres Dairi, jadi tunggu apa lagi dan kenapa mesti lama proses gelar perkara," imbuhnya.
 

DASAR HUKUM YANG SEHARUSNYA DIPATUHI

Penundaan yang tidak jelas ini justru memunculkan dugaan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku:

1. KUHAP Pasal 108 ayat (1): Setiap laporan wajib diterima dan diproses. Proses penyelidikan melekat pada institusi kepolisian, bukan pada perorangan pejabat. Alasan "menunggu Kasat" bukan alasan hukum yang sah untuk menunda pelaksanaan gelar perkara.
2. KUHAP Pasal 109 ayat (2): Penyelidikan wajib segera dilaksanakan tanpa menunda-nunda setelah adanya laporan. Tidak ada ketentuan yang memberi wewenang kepada seorang Kasat untuk menahan berkas yang sudah siap hanya karena masalah penjadwalan.
3. Perkapolri No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelidikan: Gelar perkara wajib dilaksanakan segera setelah berkas dinilai lengkap dan siap. Penundaan tanpa alasan sah dapat dijadikan dasar pengaduan pelanggaran disiplin dan kode etik.
4. UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) Pasal 406: Penganiayaan yang menjadi pokok perkara Lamriah adalah tindak pidana yang wajib diproses dengan cepat. Menunda-nunda penyelesaian berarti mengabaikan kewajiban penegakan hukum.

 
PERBANDINGAN YANG MEMALUKAN

Situasi ini menjadi semakin mencolok jika dibandingkan dengan penanganan kasus serupa di Medan. Seorang Anggota DPRD berinisial AT yang juga terjerat dugaan tindak pidana, sudah diproses cepat dan ditetapkan sebagai tersangka.

Lantas, mengapa di Polres Dairi di mana terlapor juga seorang Anggota DPRD  justru berjalan sangat lambat? Mengapa di Medan berani tegas tanpa banyak alasan, sementara di Dairi berkas yang sudah lengkap saja tak kunjung dijadwalkan?

Apakah benar-benar butuh waktu berbulan-bulan hanya untuk menetapkan jadwal gelar perkara? Atau "menunggu Kasat" hanyalah alasan manis untuk memperlambat, memberi kesempatan terlapor, atau sengaja membiarkan perkara ini mati suri perlahan-lahan?

Apakah ada standar ganda penegakan hukum? Apakah jabatan terlapor membuat Polres Dairi segan untuk melangkah cepat?

Abdi Manullang menegaskan, kesabaran pihaknya sudah menipis. Jika dalam waktu dekat paling lambat minggu ini belum ada kepastian jadwal gelar perkara, maka Polres Dairi harus siap mendengar tuntutan keadilan yang akan disuarakan secara terbuka di halaman depan kantornya.

Hukum mestinya berjalan cepat, adil, dan sama bagi semua. Bukan berjalan lambat hanya karena terlapor memiliki jabatan. Rakyat berhak melihat keadilan yang nyata, bukan sekadar janji-janji yang digantungkan pada "jadwal Kasat" yang entah kapan turunnya dan yang justru tidak memiliki dasar hukum apa pun untuk menahan proses perkara.

Hingga berita ini diterbitkan Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

menurut Mudi, staf DPRD bernama Lena sudah sangat paham bahwa tuntutan utama warga dalam unjuk rasa lalu adalah menuntut pertanggungjawaban dugaan penyelewengan anggaran desa. Namun surat undangan yang diterima untuk RDP Rabu (5/8/2026) justru memuat agenda pembahasan penolakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa.

“Si Lena sudah tahu persis kami minta RDP soal dugaan korupsi di desa kami. Tapi saat surat saya buka, isinya membahas penolakan hasil hitungan suara. Bukan ini yang kami perjuangkan! Saat saya tanya balik, ia beralasan soal korupsi bisa disampaikan besok dengan membawa bukti. Padahal dari awal kami sudah sampaikan tuntutan itu secara jelas,” ungkap Mudi kepada WahanaNews.co.

Meskipun isi surat melenceng jauh dari aspirasi, Mudi tetap menerima dokumen tersebut. Namun rasa kecewanya mendalam lantaran Lena seharusnya memahami tata cara dan syarat penyelenggaraan RDP, sehingga dapat memberi arahan yang benar kepada warga. Ironisnya, informasi itu tak pernah disampaikan.

“Kami terima surat itu, tapi kami ingin tahu sejauh mana ia menyampaikan keluhan kami ke pimpinan. Bahkan saat rapat berlangsung, anggota dewan justru menyatakan RDP soal itu baru bisa dijalankan jika warga mengajukan laporan tertulis terlebih dahulu. Seharusnya Lena yang memberi tahu kami prosedur ini sejak awal, bukan malah memberi janji manis yang ujungnya mengecewakan,” tegasnya.

Mudi menilai kelalaian atau ketidaktelitian ini semakin menegaskan bahwa aspirasi warga desa masih dipandang sebelah mata. Padahal masalah dugaan kerugian keuangan negara adalah ranah yang sangat mendesak untuk dituntaskan secara transparan dan akuntabel.

Saat dikonfirmasi Lena via WhatsApp berdalih sudah disampaikan sebelum RDP agar memasukkan surat terkait permasalahan yang mereka tuntut sebelum RDP

"Bg kami buat surat berdasarkan surat masuk, Kmrin sudah sampaikan juga sblmnya Rdp msuk kn surat terkait permasalahan yg mereka tuntut. Dan wktu smlm ngambil surat saya sampaikan kn lagi bwak surat bukti pendukung mereka, Wktu aksi damai staf menyampaikan lagi masuk kn surat mereka, jdi  msuk kn aj surat ke DPRD bg," dalihnya.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

"Bahwa melihat SP2HP yang dikirimkan oleh penyidik menunjukkan bahwa Penyidik diduga berupaya mengkaburkan perkara dan menghilangkan bukti berupa keterangan-keterangan saksi-saksi dan Berkas perkara," imbuhnya.

Berikut adalah rincian pasal yang menjadi acuan sah maupun larangan tegas dalam pelaksanaan pemanggilan berulang:

DASAR HUKUM YANG MENGIJINKAN PEMANGGILAN ULANG

1. Pasal 26 Ayat (1) KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025)
“Penyidik berwenang melakukan tindakan penyidikan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, memanggil orang yang mengetahui, mendengar, atau menyaksikan peristiwa tindak pidana, serta meminta keterangan kepada pelapor, saksi, dan terlapor.”
Makna: Penyidik boleh meminta keterangan lebih dari satu kali jika ada hal yang belum terungkap.
2. Pasal 28 Ayat (1) KUHAP
“Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor guna mencari dan mengumpulkan keterangan yang diperlukan untuk memahami jelas peristiwa yang terjadi serta menemukan tersangka.”
Makna: Pemeriksaan berulang sah jika tujuannya melengkapi keterangan yang belum lengkap atau mencocokkan fakta.
3. Pasal 131 Ayat (1) KUHAP
“Surat panggilan harus memuat nama tersangka/saksi/pelapor, perkara yang diperiksa, alasan pemanggilan, waktu dan tempat kedatangan, serta keterangan bahwa yang dipanggil wajib hadir.”
Makna: Syarat mutlak sahnya undangan kedua adalah harus menyebutkan alasan yang spesifik, bukan sekadar “diminta hadir kembali”.

PASAL YANG DILANGGAR JIKA PEMANGGILAN SEWENANG-WENANG

1. Pasal 161 Ayat (1) KUHAP
“Dalam melakukan pemeriksaan dilarang menggunakan ancaman, paksaan, janji, atau pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kemerdekaan memberi keterangan.”
Pelanggaran: Jika undangan ulang bertujuan menekan, mengintimidasi, atau memaksa mengubah keterangan.
2. Pasal 419 Ayat (1) KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)
“Pejabat yang karena jabatannya dengan sengaja melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang untuk merugikan kepentingan orang lain atau negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”
Pelanggaran: Jika pemanggilan berulang dilakukan tanpa alasan hukum yang jelas, hanya untuk memperlama proses atau menghambat keadilan.
3. Pasal 316 KUHP
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi seseorang menjalankan hak-hak yang sah yang diberikan oleh undang-undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”
Pelanggaran: Jika pemanggilan berulang digunakan untuk menghalangi hak pelapor mencari keadilan.
4. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Pelanggaran: Jika proses hukum tidak memiliki kepastian, berbelit-belit tanpa alasan, dan tidak adil.

“Kami hadir untuk menghormati hukum. Namun kami juga berhak menuntut agar hukum tidak dipelintir. Jika undangan kedua ini tidak menjawab hal yang belum jelas, melainkan hanya mengulang pertanyaan yang sudah terjawab, maka itu bukan lagi proses hukum, melainkan penyalahgunaan wewenang yang bisa kami tuntut sesuai pasal-pasal di atas,” tegas Abdi Manullang menutup pembicaraan.

Saat dikonfirmasi via WhatsApp Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

Menurut Abdi, jika proses macet, itu diduga karena sengaja tidak diserahkan, sengaja tidak dipelajari, atau sengaja diabaikan.

"Kami tidak bodoh. Masyarakat Dairi tidak buta. Saat kasusnya rakyat biasa, berkas bisa selesai dalam hitungan hari. Tapi saat yang diduga tersangkanya Rasiden Damanik, tiba-tiba harus menunggu pejabat baru, tiba-tiba... Ini bukan ketidaktahuan, ini dugaan kemauan untuk tidak menegakkan hukum,” kritiknya tajam.

Ia memperingatkan pihak Polres Dairi agar tidak menjadikan pergantian personel sebagai alasan klasik untuk menutupi dugaan ketidakberpihakan:

“Ingat Pasal 108 KUHAP dan Perkapolri No. 6 Tahun 2019: Anda tidak boleh berhenti bekerja hanya karena pejabatnya berganti. Jika dalam waktu dekat tidak ada kemajuan nyata, kami tidak akan diam. Kami akan serahkan bukti dugaan pelanggaran prosedur ini ke Propam, Itwasda Polda Sumut, Kompolnas, dan ajukan Praperadilan. Kami buka-bukakan kepada publik: siapa yang sebenarnya diduga melindungi siapa di Polres Dairi ini," ungkap Abdi Manullang.

Abdi menegaskan, perjuangan kliennya bukan sekadar soal dugaan penganiayaan yang dialami, melainkan soal apakah hukum di Dairi ini milik semua warga, atau diduga hanya milik mereka yang memiliki kursi kekuasaan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan belum memberikan keterangan resmi setelah dikonfirmasi via WhatsApp.

[Redaktur:Roy]

"Perkembangan penanganan perkara terkait perkara Penganiayaan dengan Saksi Korban / Pelapor bernama Lamria Manullang dan dengan Terlapor Anggota DPRD Kabupaten Dairi, Rasiden Damanik dan Isterinya, Masro Nainggolan adalah bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 Penyidik telah melakukan pemeriksaan interogasi secara Konfrontir langsung terhadap Kedua Belah Pihak dan Saksi-saksi dan didampingi para PH," ujarnya, Selasa (14/7/2026) lalu.

"Rencana tindak lanjut adalah akan melaksanakan gelar perkara untuk menyimpulkan hasil penyelidikan. Bilamana ada perkembangan akan kita sampaikan," imbuhnya.

Namun kenyataan berbicara lain. Hari berganti minggu, tak ada langkah nyata, tak ada kejelasan. Kelambanan ini bukan sekadar kelalaian, melainkan pelanggaran tegas terhadap Pasal 108 KUHAP yang mewajibkan aparat segera memproses setiap laporan yang masuk, serta bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin UUD 1945.

“Kami sudah berbicara dengan baik, kami sudah menghormati prosedur. Tapi yang kami dapat hanyalah kebohongan berbalut kata-kata resmi. Ini bukan kelalaian, ini adalah dugaan persekongkolan yang direncanakan agar perkara ini mati perlahan. Polres Dairi seolah takut menyentuh anggota dewan, padahal korban hanya rakyat kecil yang meminta haknya dihormati,” tegas Abdi Manullang dengan nada yang tak lagi sabar.

Ia menegaskan tak akan membiarkan keadilan dipermainkan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melaporkan seluruh dugaan pelanggaran kode etik, kelalaian penyidikan, hingga dugaan persekongkolan ini secara resmi ke Bidang Propam dan Wasidik Polda Sumatera Utara.

“Kami ingin buktikan: apakah di negara ini hukum hanya berlaku bagi mereka yang tak punya kuasa? Atau aparat penegak hukum benar-benar berdiri tegak tanpa memandang siapa yang menjadi tersangka?” tandasnya.

[Redaktur:Roy]

Kepada WahanaNews.co, Kepala Rutan Sidikalang Loviga Sembiring via WhatsApp menyampaikan bahwa adanya dugaan pemerasan tersebut adalah tidak benar.

"Kita sudah lakukan pemeriksaan, bahwa tidak ada dan tidak benar adanya pemerasan oleh KPR kepada Narapidana MS seperti yang di sampaikan sebelum nya," ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Loviga juga menjelaskan bahwa MS sudah bebas secara integrasi PB, ia juga membenarkan bahwa MS pernah ditahan di rutan Sidikalang dan telah dipindahkan ke rutan Kabanjahe.

"Untuk WBP MS, pernah di tahan di Rutan Sidikalang, di pindah/mutasi ke Rutan Kabanjahe, dan sekarang sudah bebas secara integrasi PB pada bulan April 2026," jelasnya.

"Data yang kami dapat MS melakukan pelanggaran syarat khusus, sudah 3 kali berturut-turut tidak melapor ke Pos Bapas setelah bebas PB," imbuhnya.

Ia juga meminta agar MS melakukan upaya hukum, namun jika tak mendasar oknum KPR tersebut juga akan mengambil langkah hukum.

"Terkait dugaan pemerasan itu, saya harapkan yang bersangkutan silahkan melakukan upaya hukum.
Bila tidak mendasar, Personal(KPR) juga akan mengambil langka Hukum terkait hal ini," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan mantan narapidana inisial MS dan JS dalam surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2026, diterima Sumut.WahanaNews.co, Selasa (28/7/2026).

Dalam surat itu diurai kronologi dugaan pemerasan oleh BB kepada MS dan JS dengan alasan ada temuan pihak "Mabes Polri" bahwa MS dan JS melakukan penipuan kepada keluarga pihak "Mabes Polri" tersebut.

Maka, agar kasus tidak dilanjutkan dan MS dan JS tidak dijemput pihak "Mabes Polri", MS dan JS diminta untuk menyerahkan uang pengganti kerugian, uang rokok petugas "Mabes Polri" dan uang rokok pihak Rutan Sidikalang, dengan total Rp280 juta.

Disebut juga, jika uang tersebut tidak diberikan, maka MS dan JS akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Karena ketakutan, uang itu pun diberikan MS dan JS. Sebagian uang ditransfer ke nomor rekening yang disebut diberi oknum BB kepada keluarga MS inisial ARS. Sebagian diserahkan langsung MS kepada BB.

Terpisah, Kepala Rutan Sidikalang Loviga Sembiring dikonfirmasi lewat WhatsApp terkait dugaan pemerasan oleh oknum jajarannya itu sempat menanyakan kembali kepada WahanaNews.co apakah ada bukti nya.

"Siap bang, siang bang, siapa narapidananya?, dan ada buktinya bang?," tanyanya.

Setelah dijelaskan, Loviga Sembiring menyampaikan pihaknya akan mengecek, namun hingga berita ini diterbitkan pimpinan nomor satu di Rutan Sidikalang ini belum memberikan tanggapan lebih lanjut.

[Redaktur: Roy]

Hal itu diungkap mantan narapidana inisial MS dan JS dalam surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2026, diterima Sumut.WahanaNews.co, Selasa (28/7/2026).

Dalam surat itu diurai kronologi dugaan pemerasan oleh BB kepada MS dan JS dengan alasan ada temuan pihak "Mabes Polri" bahwa MS dan JS melakukan penipuan kepada keluarga pihak "Mabes Polri" tersebut.

Maka, agar kasus tidak dilanjutkan dan MS dan JS tidak dijemput pihak "Mabes Polri", MS dan JS diminta untuk menyerahkan uang pengganti kerugian, uang rokok petugas "Mabes Polri" dan uang rokok pihak Rutan Sidikalang, dengan total Rp280 juta.

Disebut juga, jika uang tersebut tidak diberikan, maka MS dan JS akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Karena ketakutan, uang itu pun diberikan MS dan JS. Sebagian uang ditransfer ke nomor rekening yang disebut diberi oknum BB kepada keluarga MS inisial ARS. Sebagian diserahkan langsung MS kepada BB.

Terpisah, Kepala Rutan Sidikalang Loviga Sembiring dikonfirmasi lewat WhatsApp terkait dugaan pemerasan oleh oknum jajarannya itu sempat menanyakan kembali kepada WahanaNews.co apakah ada bukti nya.

"Siap bang, siang bang, siapa narapidananya?, dan ada buktinya bang?," tanyanya.

Setelah dijelaskan, Loviga Sembiring menyampaikan pihaknya akan mengecek, namun hingga berita ini diterbitkan, pimpinan nomor satu di Rutan Sidikalang ini belum memberikan tanggapan lebih lanjut.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Agus Purnomo setelah dikonfirmasi.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur: Roy]

"Kata bang hafiz 'iya, sudah kami lakukan penindakan' jadi tebakan ku benar pihak Polrestabes Medan yang melakukan penggerebekan," ungkapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kanit Pidum Iptu M. Hafizullah belum memberikan keterangan resmi secara terperinci mengenai hasil penyitaan maupun identitas tersangka.

[Redaktur:Roy]

Hal ini makin menebalkan tanda tanya besar di mana kewajiban pengawasan serta penindakan tegas Polres Pelabuhan Belawan dan tak hanya itu, publik pun kembali bertanya siapa yang melindungi bisnis ilegal tersebut, sehingga dengan bebasnya gudang itu terus beroperasi?

Sumber warga yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan hal tersebut, saat melintas didepan gudang tersebut aromanya solar sangat menyengat.

"Dulu memang dia buka di daerah Gudang Kapur. Sekarang pindah ke sini. Aroma solar sangat menyengat sampai tercium jelas ke jalan siapa pun yang lewat," ujarnya, Rabu (15/7/2026).

Lokasi baru justru makin berisiko: gudang berdiri persis berdampingan dengan rumah warga yang berjejer sangat rapat.

"Lihatlah sendiri! Kami sangat cemas jika terjadi kebakaran atau hal buruk lain. Bahan bakar sangat mudah meledak, pasti warga sekitar jadi korban pertama," tegas warga.

"Segera turun tangan! Tindak tegas dan tutup permanen tempat ini! Tempat simpan bahan berbahaya mutlak tak boleh di tengah pemukiman padat, yang ku herankan siapa yang melindungi nya sehingga bebas beroperasi?," imbuhnya.

Secara tegas perbuatan itu melanggar aturan hukum:

- Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 40 angka 9 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Setiap orang yang menyalahgunakan angkutan dan/atau niaga BBM atau LPG bersubsidi, diancam penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar;
- Pasal 62 jo. Pasal 8 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Mengalihkan barang kebutuhan pokok sehingga tak diterima warga yang berhak, terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo.

[Redaktur:Roy]

"Gak bisa kami info bang hadi, Mnrt ketentuan bersifat rahasia, kami hanya bisa sampaikan ke APH berdasarkan MOU," ungkapnya.

Namun H Edwin Nasution memastikan jumlah dugaan penyelewengan anggaran dipastikan naik dari sebelumnya.

"Naik," tegasnya menutup pembicaraan.

Hingga kini belum dijelaskan seberapa besar peningkatannya, namun berkas sudah sah berada di tangan Polres Deli Serdang untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Sebelumnya diberitakan Kepala Inspektorat Deli Serdang Edwin menyatakan apresiasi laporan warga. "Kasus ini masih berjalan, belum selesai diperiksa seluruhnya," ujarnya.

Warga menegaskan tuntutan tegas: "Kami minta pemeriksaan terbuka, transparan, dipercepat, jangan diulur waktu!," ungkapnya.

Pihak Inspektorat kemudian menyerahkan penanganan khusus kepada Irbansus Gita Presilia Pinem. Ia memaparkan temuan awal: "Kami usahakan selesai dalam satu minggu ke depan. Setelah laporan lengkap, langsung diserahkan ke Tipikor Polres Deli Serdang. Sementara sudah terindikasi dugaan penyelewengan anggaran setidaknya Rp70 juta," ucapnya.

Beni Kurniawan Sirait, mantan perangkat desa 2018–Juni 2024, mengungkap fakta mencengangkan saat dikonfirmasi: "Saya sudah mundur dari jabatan, malah dipanggil diperiksa Tipikor tahun 2025 soal Dana Ketahanan Pangan atau Dana Ketapang. Kenapa saya diseret, padahal yang mengambil keuntungan adalah Kepala Desa sendiri?," terangnya.

Ia menceritakan kejutan demi kejutan saat pemeriksaan:

- Pengadaan bibit jamur tiram senilai lebih Rp20 juta: ternyata disimpan dan dipelihara di rumah pribadi Kades, tak dibagikan sama sekali.
- Pengadaan bibit ikan gurame 2023–2024: dianggarkan 12.000 ekor @Rp3.000, namun hanya diserahkan kepada satu orang warga—bukan petani kolam yang membutuhkan.
- Belum lagi pengadaan bibit ayam: jenis, jumlah, dan penerimanya pun tak jelas bagi perangkat desa.

Imam Santoso, mantan Kaur Umum yang turut mundur tahun 2024, menambahkan: "Di desa ini banyak warga punya kolam. Kalau gurame cuma untuk satu orang, itu namanya bisnis pribadi! Kami sadar aturan dilanggar terus, tak sanggup lagi menutupi," ujarnya.

Terungkap dugaan kecurangan terencana:

- Semua pembelian dilengkapi kwitansi dan stempel toko;
- Saat dicek alamat tertulis: tak ada toko yang dimaksud – semuanya fiktif!

Bukti pelanggaran diserahkan resmi ke Tipikor Polres Deli Serdang di tangan penyidik Brigadir Suwandi: berkas pertanggungjawaban palsu, puluhan stempel buatan, serta tanda tangan yang dipalsukan.

Berdasarkan perhitungan warga dan temuan awal, dari total anggaran desa lebih Rp1 Miliar dalam rentang waktu itu, diduga diperkirakan ratusan juta melenceng dari tujuan. Dana seharusnya meningkatkan ekonomi warga lewat bantuan produksi, malah dicuri secara terorganisir oleh pemimpin desa sendiri.

[Redaktur:Roy]

⁣
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Paluta  menyakini bahwa, setiap siswa yang datang ke sekolah ini dengan membawa mimpi. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, polisi, atlet, pengusaha, programmer, atau profesi lainnya. Mimpi itu sangat berharga, karena mimpi adalah arah yang akan menuntun langkah kalian. namun, beliau mengingatkan bahwa mimpi tidak akan menjadi kenyataan hanya karena kita menginginkannya. Mimpi akan menjadi kenyataan ketika kita mau belajar, bekerja keras, disiplin, dan tidak mudah menyerah.⁣

⁣
Prestasi bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Prestasi dibangun dari kebiasaan baik setiap hari, datang tepat waktu, menghormati guru, rajin belajar, jujur saat mengerjakan tugas, bertanggung jawab, serta mampu bekerja sama dengan teman.⁣

⁣
Lebih dari itu, prestasi tidak selalu berupa piala atau nilai yang tinggi. Prestasi juga terlihat ketika kalian berhasil menjadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin. Berani meminta maaf ketika salah, berani berkata jujur, peduli kepada teman, dan menjaga nama baik sekolah adalah prestasi yang sama berharganya.⁣

⁣
Lebih lanjut beliau berpesan, Selama mengikuti MPLS dan belajar di sekolah ini, jangan takut mencoba hal-hal baru, jangan takut bertanya ketika belum memahami pelajaran, dan jangan takut gagal. Kegagalan bukan akhir dari perjalanan, tetapi bagian dari proses menuju keberhasilan.⁣

⁣
Sekolah ini berkomitmen menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua. Karena itu, mari kita saling menghormati, menjauhi perundungan, serta membangun budaya yang penuh kepedulian dan kebersamaan. Prestasi akan tumbuh lebih baik di lingkungan yang saling mendukung.⁣

⁣
"Datanglah ke sekolah dengan membawa mimpi yang besar, pulanglah setiap hari dengan ilmu yang bertambah, karakter yang semakin baik, dan semangat yang tidak pernah padam. Itulah jalan menuju prestasi yang sesungguhnya", tegas Kepala Dinas.⁣

⁣
"Selamat mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, semoga hari ini menjadi langkah awal bagi lahirnya generasi yang beriman, berkarakter, berprestasi, dan siap memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara". tutup Kepala Dinas.⁣

⁣
Turut hadir Jajaran Dinas Pendidikan, para guru SMP Negeri 1 Padang Bolak beserta orangtua wali siswa yang mengantarkan anaknya ke sekolah.⁣

⁣
Upacara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) juga serentak dilaksanakan di semua sekolah SPM dan SD se-Kabupaten Padang Lawas Utara.⁣
⁣

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

"Saya turun ke lokasi sendiri, dan melihat dengan mata kepala bagaimana truk tangki berwarna biru putih bertuliskan 'Transportir' hilir mudik masuk ke dalam halaman gudang milik tersangka berinisial AS. Terlihat jelas berjejer bak serat atau warga setempat menyebutnya 'tandon', masing-masing berkapasitas minimal satu ton solar, bahkan banyak yang jauh lebih besar!"

Praktek keji ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan pencurian terorganisir atas hak rakyat! Solar bersubsidi disiapkan negara demi meringankan beban petani, nelayan, pengusaha mikro, dan masyarakat kecil. Alih-alih sampai ke tangan yang berhak, justru ditimbun di tempat gelap demi dikorupsi dan dijual mahal demi keuntungan segelintir orang serakah.

"Ini perampokan terang-terangan terhadap harta negara dan penderitaan rakyat! Ke mana perginya kewajiban pengawasan Polres Pelabuhan Belawan? Apakah karena ada perlindungan kekuasaan, maka pelanggaran nyata pun dibiarkan berlarut-larut?" kecam Frisdarwin berapi-api, Senin (13/7/2026).

Ia menegaskan kembali ia sudah membuat tembusan surat tersebut ke Presiden RI, BPH Migas, Kapolri dan Kapolda Sumut. 

"Laporan kami sudah dikirim ke pimpinan tertinggi negeri ini. Kami menuntut BPH Migas beserta jajaran kepolisian segera turun tangan! Jangan biarkan mafia solar ini terus menjadikan bantuan negara barang dagangan pribadi. Hentikan kesewenang-wenangan ini sekarang juga!," akunya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun klarifikasi dari pemilik gudang berinisial AS saat dikonfirmasi WahanaNews.co.

[Redaktur:Dedi]

Hingga berita dini diterbitkan, Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan bungkam saat dikonfirmasi.

[Redaktur:Roy]

Menurut Ketua PBH PERADI DPC Deli Serdang, Dedi Suheri, menyampaikan kasus yang menimpa Lamria Simanullang seharusnya menjadi perkara sederhana, seorang warga mendatangi rumah miliknya sendiri, mendapati pintu digembok pihak lain, lalu dianiaya saat mempertanyakan haknya. 

"Namun yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan pola yang jauh lebih meresahkan daripada peristiwa pidananya sendiri, yakni bagaimana institusi kepolisian menangani laporan warga biasa ketika berhadapan dengan seorang oknum anggota DPRD," ujarnya.

Duduk Perkara

Menurut Dedi, berdasarkan keterangan korban, peristiwa penganiayaan terjadi pada Selasa, 2 Juni 2026, di Jalan Sidikalang, Dolok Sanggul, Desa Sitinjo, Kabupaten Dairi. Berawal dari sengketa penguasaan rumah, dimana Lamria mendapati rumahnya telah digembok pihak lain tanpa sepengetahuannya, korban ditarik rambutnya, dicakar wajahnya, dan turut dipegangi oleh pihak ketiga hingga sulit bergerak, diduga dilakukan bersama-sama oleh Rasiden Damanik (anggota DPRD Kabupaten Dairi) beserta istrinya, Masro Nainggolan. Korban bahkan mengaku sempat diancam akan ditabrak kendaraan saat berusaha melepaskan diri. Laporan resmi kemudian dibuat di SPKT Polres Dairi.

"Yang jarang disorot publik adalah bahwa peristiwa ini bukan yang pertama. Kuasa hukum korban, Abdi Manullang SH mengungkapkan bahwa kliennya telah lebih dulu melaporkan Rasiden Damanik pada 21 Januari 2026, tercatat resmi dengan Nomor LP/B/29/1/2026/SPKT/Polres Dairi ,atas dugaan penghinaan, pengancaman, dan pengerusakan rumah. Laporan pertama ini, menurut kuasa hukum korban, berjalan di tempat tanpa perkembangan berarti selama hampir lima bulan, sebelum akhirnya kliennya kembali menjadi korban peristiwa yang lebih berat pada awal Juni," ungkapnya.

Dua Persoalan Hukum yang Layak Disorot

Pertama, soal pembiaran laporan. Jeda hampir 6 bulan tanpa perkembangan jelas atas laporan pertama bukan sekadar persoalan birokrasi. Dalam kerangka hukum acara pidana, penyidik memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan secara profesional dan terukur waktunya, sebagaimana diatur dalam mekanisme Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang wajib disampaikan secara berkala kepada pelapor. 

"Ketiadaan progres yang jelas atas laporan penghinaan, pengancaman, dan pengerusakan rumah yang diajukan sejak Januari patut dipertanyakan, terlebih jika benar peristiwa yang lebih berat pada Juni merupakan eskalasi dari konflik yang sama yang semestinya sudah ditangani sejak laporan pertama," terang Dedi.

Kedua, dan ini yang jauh lebih serius, soal ketidaksesuaian keterangan resmi kepolisian sendiri. Ketika dikonfirmasi media mengenai laporan Januari tersebut, Kasat Reskrim Polres Dairi, AKP Wilson M Panjaitan beberapa waktu yang lalu secara tegas menyatakan hanya mengetahui satu laporan, yakni yang diajukan pada Juni 2026, dan membantah adanya laporan sebelumnya ("Yang bulan 6 ada, yang bulan satu bukan dia dilapor"). Pernyataan ini kemudian dibantah langsung oleh kuasa hukum korban dengan menunjukkan bukti tertulis berupa nomor dan tanggal laporan yang jelas: LP/B/29/1/2026/SPKT/Polres Dairi, tertanggal 21 Januari 2026. Setelah dikonfrontasi dengan bukti tersebut, Kasat Reskrim hanya menjawab akan "mengecek ulang" , dan hingga tulisan ini disusun, tidak ada klarifikasi lanjutan maupun koreksi resmi yang disampaikan.

"Ketidaksesuaian semacam ini bukan perkara administratif remeh. Jika benar terdapat laporan resmi bernomor yang tercatat dalam sistem SPKT namun tidak diketahui atau tidak diakui oleh pimpinan satuan reserse yang menanganinya, maka ada dua kemungkinan yang sama-sama serius: 

Pertama, terjadi kelalaian sistemik dalam pencatatan dan pengarsipan laporan polisi di tingkat Polres; atau kedua, yang jauh lebih mengkhawatirkan, terdapat upaya untuk mengecilkan atau menghilangkan jejak laporan yang justru memberatkan pihak yang memiliki kedudukan sosial dan politik tertentu. Keduanya sama-sama layak menjadi objek pemeriksaan internal oleh Propam Polres Dairi maupun pengawasan eksternal oleh Kompolnas," tegasnya.

Prinsip Persamaan Dihadapan Hukum yang Dipertaruhkan

Masih Dedi menjelaskan, status terlapor sebagai anggota DPRD sekaligus, menurut keterangan kuasa hukum korban, ketua partai di tingkat kabupaten, tidak boleh memberikan privilese apa pun dalam proses penegakan hukum. 

"Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali. Ketika kuasa hukum korban secara eksplisit menyatakan kekhawatiran bahwa "yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPRD sekaligus ketua partai, timbul anggapan dirinya kebal hukum," dan meminta Satreskrim Polres Dairi untuk tidak bersikap tebang pilih, ini adalah sinyal publik bahwa kepercayaan terhadap netralitas penanganan perkara sedang diuji secara nyata di lapangan,bukan sekadar retorika kuasa hukum yang berlebihan," jelasnya 

Penting di Garisbawahi 

Keterlambatan dan ketidaksesuaian data ini terjadi bukan pada perkara yang rumit secara pembuktian. Korban memiliki luka fisik yang dapat diverifikasi melalui visum, terdapat saksi berupa tetangga di lokasi kejadian, dan sengketa rumah yang menjadi latar belakang peristiwa dapat ditelusuri melalui dokumen kepemilikan. Ini bukan perkara yang secara teknis sulit diungkap sehingga lambannya penanganan semakin sulit dijelaskan semata sebagai keterbatasan sumber daya penyidikan.

"Polres Dairi sepatutnya segera melakukan klarifikasi resmi dan terbuka atas ketidaksesuaian jumlah laporan yang telah terungkap ke publik bukan sekadar jawaban informal "nanti saya cek" melalui pesan pribadi kepada media. Klarifikasi ini penting bukan untuk kepentingan pencitraan, melainkan karena menyangkut integritas sistem pencatatan laporan polisi yang menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan," pintanya.

Selain itu, masih Dedi menyampaikan, kedua laporan, baik yang diajukan Januari maupun Juni 2026, sepatutnya ditangani secara konsisten, terukur, dan transparan, dengan SP2HP yang disampaikan berkala kepada pelapor sesuai haknya menurut hukum acara pidana. 

"Apabila ditemukan indikasi pembiaran yang disengaja atau upaya menutupi laporan sebelumnya karena posisi sosial-politik terlapor, hal tersebut telah keluar dari ranah kelalaian administratif biasa dan patut ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian," ucapnya.

"Bagi korban dan kuasa hukumnya, langkah lanjutan yang tersedia bukan hanya menunggu itikad baik kepolisian. Apabila dalam waktu dekat tidak ada perkembangan berarti, mekanisme pengaduan ke Propam Polda Sumatera Utara, laporan ke Kompolnas, maupun, sebagai upaya paksa terakhir, praperadilan atas dugaan penghentian penyidikan tanpa dasar yang sah (SP3 terselubung), tetap terbuka sebagai jalur hukum yang sah untuk memastikan hak korban tidak terus terabaikan hanya karena berhadapan dengan pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi secara sosial dan politik," imbuhnya.

Menutup pembicaraan Dedi bahwa hukum ada untuk melindungi yang lemah dari yang kuat, bukan sebaliknya. 

"Kasus Sitinjo ini akan menjadi ujian kecil namun nyata bagi kredibilitas Polres Dairi, apakah keadilan di sana benar-benar buta terhadap jabatan, atau justru semakin tunduk padanya," tutupnya.

[Redaktur: Roy]

"Proses hukum harus berjalan adil, transparan, dan tuntas. Harus dibuka secara serius sesuai aturan yang berlaku agar menimbulkan efek jera bagi seluruh tenaga medis," ujarnya.

Ia juga memberikan dukungan penuh kepada penyidik Polda Sumut.

"Kami apresiasi dan dukung Polda Sumut menyelidiki ini secara profesional. Hak mengajukan upaya hukum seperti praperadilan adalah hak setiap warga dan wajib dihormati, namun jangan menghalangi pengungkapan kebenaran."

Tuntut Sanksi Ganda Jika Terbukti Bersalah

Apabila perbuatan pidana dapat dibuktikan secara sah, sanksi harus ditegakkan tanpa pandang jabatan:

- Sanksi etik berat hingga pemecatan dari profesi dan organisasi IDI
- Sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

"Jabatan dan gelar tidak boleh menjadi tameng. Jika terbukti bersalah, harus bertanggung jawab baik secara etika profesi maupun hukum negara," pungkas Eka Putra Zakran.

Sebelumnya diberitakan Ketua IDI Sumut Ery Suhaymi membenarkan adanya kasus tersebut setelah menerima laporan dari Pelapor.

“Iya dari IDI Sumut, kami sudah menerima laporan perkembangan kasus ini, baik dari pihak pelapor maupun melalui surat resmi yang disampaikan kepada kami,” ujar Ery Suhaymi, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut masih berjalan dalam jalur hukum. Sehubungan dengan proses tersebut, dokter yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua IDI Cabang Tebingtinggi agar dapat lebih fokus menangani perkara hukum yang dihadapinya.

“Surat pengunduran dirinya sudah kami terima dan saat ini telah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua IDI Cabang yang baru untuk menjaga keberlangsungan tugas organisasi. Kami menghormati sepenuhnya setiap tahapan proses hukum yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Ditanya mengenai langkah tindak lanjut yang telah diambil, Ery Suhaymi menyatakan bahwa karena perkara sudah masuk ke ranah hukum, maka pihaknya menunggu kepastian dari lembaga peradilan terlebih dahulu.

“Saat ini kami belum bisa mengambil keputusan tertentu karena tetap menghormati proses yang sedang berjalan,” jelasnya.

Saat diminta menjelaskan ketentuan sanksi internal IDI bagi anggota yang terlibat kasus pidana, Ery Suhaymi belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari akun Threads Hariandirikcy, peristiwa bermula pada Oktober 2025. Saat itu, diduga kedua tersangka tertangkap tangan di Kamar 602 Hotel Grand Central Premier Medan oleh suami dari salah satu pihak, yakni berinisial NUAT (30 tahun). Di lokasi kejadian, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain pakaian dalam yang berserakan di sofa kamar, tisu yang diduga mengandung bercak sperma, serta pengakuan langsung dari keduanya bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Tersangka utama bernama MI (48 tahun), mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi. Saat ini ia menjabat sebagai Dokter Ahli Muda di UPTD RSUD dr. H. Kumpulan Pane, berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekaligus menantu mantan Wali Kota Tebing Tinggi, berinisial AHH. Sementara NUAT juga berprofesi sebagai dokter dan tergabung dalam kepengurusan IDI setempat.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah menetapkan status tersangka bagi keduanya sejak 22 Mei 2026. Penetapan dilakukan setelah gelar perkara dan mengantongi lebih dari dua alat bukti sah, ditandatangani oleh Direktur PPA Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara W. Kasus ini dijerat Pasal 284 KUHPidana sebagaimana diubah Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menanggapi penetapan tersebut, diduga kedua tersangka mengajukan upaya hukum praperadilan yang digelar perdana pada 24 Juni 2026. Langkah ini dinilai sebagian kalangan publik sebagai upaya untuk menggugurkan status tersangka guna menghindari proses hukum lebih lanjut.

Selain ancaman pidana penjara, keduanya menghadapi sanksi ganda. Sebagai PNS, MI terancam diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat sesuai peraturan disiplin ASN. Dari sisi profesi, perilaku mereka dinilai melanggar kode etik kedokteran, sehingga berisiko dicabut izin praktiknya oleh IDI.

Masyarakat menuntut penanganan kasus ini secara transparan dan tegas tanpa intervensi kekuasaan atau jabatan. Perhatian publik tertuju pada ketegasan aparat penegak hukum serta langkah tegas yang akan diambil instansi terkait dan organisasi profesi guna menjaga marwah dunia medis.

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

Prosesi pelantikan keenam pejabat ini ditekankan bukan semata-mata sebagai rutinitas pergantian jabatan, melainkan langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat organisasi, mendongkrak kinerja birokrasi, dan mengakselerasi pelayanan kepada masyarakat luas.

​Dalam arahannya, Basri Harahap memberikan pesan menohok kepada enam pejabat yang baru saja mengambil sumpah jabatan. Ia mengingatkan bahwa amanah yang disandang hari ini membawa tanggung jawab besar yang harus dibuktikan melalui kinerja dan integritas.

​“Kepercayaan yang diberikan hari ini harus dijawab dengan kinerja, integritas, dan tanggung jawab. Ingat, jabatan bukan hak atau kebanggaan. Jabatan adalah amanah dan pengabdian,” tegas Wakil Bupati.

​Berdasarkan penetapan nomor: 821.2/288/K/2026, berikut adalah keenam pejabat yang menerima amanah baru tersebut:  

- ​Asmar Hidayat Siregar, S.STP dilantik menjadi Camat pada Kantor Camat Batang Onang. Sebelumnya, ia menduduki posisi Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah.  
- ​Hadi Yusuf Nasution, M.M kini menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup. Jabatan lamanya adalah Camat pada Kantor Camat Batang Onang.  
- ​Hamdan Al Muzahid, S.Hut, MM dimutasi menjadi Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah. Sebelumnya, ia merupakan Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup.  
- ​Asnawi Harahap, S.Sos, MM diangkat menjadi Camat pada Kantor Camat Dolok Sigompulon. Ia sebelumnya bertugas sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.  
- ​Heru Pranata, ST, M.Si menerima promosi sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah. Posisi terdahulunya adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada instansi yang sama.  
- ​Fachruddin Siregar, SE, MM dilantik menempati jabatan baru sebagai Sekretaris pada Kantor Camat Halongonan Timur. Sebelumnya, ia adalah Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.  

​Wakil Bupati memberikan garis bawah pada posisi strategis seperti Camat agar selalu hadir di tengah-tengah warganya. Mereka dituntut untuk proaktif membangun koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca), jajaran Kepala Desa, dan seluruh elemen masyarakat di wilayahnya masing-masing.

​“Jadilah pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah,” pesannya.

​Sementara itu, bagi pejabat di lingkup Sekretariat Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup, Wakil Bupati menginstruksikan penguatan tata kelola organisasi dan dukungan penuh terhadap pimpinan agar program kerja terealisasi secara efektif dan tepat sasaran.

​Menutup arahannya, Basri Harahap mengajak keenam pejabat tersebut untuk tidak bekerja dengan mental sekadar menggugurkan kewajiban. Ia meminta mereka bekerja dalam satu barisan demi mewujudkan visi keberlanjutan pembangunan Paluta yang beriman, cerdas, maju, dan beradat.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Sekretaris Daerah Dr. Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, S.STP., MM., para Staf Ahli, Asisten dan pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paluta.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

[Redaktur: Roy]

Ka Kwarcab Gerakan Pramuka Palas Wildan Ansyori Hasibuan  dalam laporannya bahwa jambore Daerah (Jamda) ke -11 tingkat Sumut  diselenggarakan selama 5 hari mulai tanggal 08 s/d 12 Juli 2026.

Dengan sebanyak 70 orang kontingen pramuka kwarcab gerakan pramuka Palas, dari jumlah tersebut 13 diantaranya pembina pendamping. Kemudian peserta terdiri dari 21 gugus depan di Kabupaten Palas. Dan terbagi peserta pramuka Putra dan Putri". tambahnya.

Dalam sambutannya, Ka Mabicab Gerakan Pramuka Palas, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Palas  menyampaikan setinggi- tingginya apresiasi dan penghargaan yang tingginya kepada kwartir cabang gerakan pramuka Palas, para pembina pendamping, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan adik-adik peserta sehingga siap mengikuti jambore daerah Sumut dengan sebaik-baiknya.

Wadah gerakan pramuka merupakan pendidikan karakter yang telah terbukti mampu melahirkan generasi muda yang tangguh, berintegritas, disiplin, mandiri, cinta tanah air, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan semangat pengabdian kepada masyarakat". ujarnya.

Oleh karena itu, Ka Mabicab Gerakan Pramuka Palas berharap seluruh peserta mampu mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan penuh semangat, disiplin, tanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai satya dan darma pramuka dalam setiap sikap dan perilaku". harapnya.

Adik-adik sekalian adalah duta Kabupaten Palas. Nama baik daerah ini akan tercermin dari sikap, tutur kata, kedisiplinan, kerja sama, kepedulian, serta semangat yang adik-adik tunjukkan selama mengikuti kegiatan". ucapnya.

Tunjukkan bahwa generasi muda Palas adalah generasi yang santun, berprestasi, berakhlak mulia, memiliki semangat gotong royong, serta mampu bersaing secara sehat dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas". tegasnya lagi.

Pemerintah Kabupaten Palas akan senantiasa berupaya memberikan dukungan penuh terhadap setiap upaya pembinaan generasi muda melalui gerakan pramuka. Kami meyakini bahwa investasi terbaik bagi masa depan daerah bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, berdaya saing, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi". tandasnya.

Ka Mabicab Palas juga meyakinkan akan bergabung bersama ketua majelis pembimbing daerah dan ketua majelis pembimbing cabang se-sumut dalam kegiatan kemah bersama majelis pembimbing (kemsamabi) gerakan pramuka Sumut tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan jambore daerah". tutupnya.

Turut mendampingi Bupati Palas Sekretaris Daerah Kabupaten Palas Panguhum Nasution Asisten, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Penggelaran Pekan Raya Sumut di mulai dari tanggal 03 Juli 2026 s/d 02 Agustus 2026. Acara resmi di Buka Oleh Wakil Gubernur Sumut H Surya Dan dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Sumut.

Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Palas menjadi bentuk dukungan terhadap ajang promosi terbesar di Sumut yang menjadi etalase pembangunan, investasi, pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif.

Dalam sambutannya, Wagub Sumut menegaskan bahwa PRSU selama lima dekade telah menjadi ruang pertemuan masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, investor, insan seni budaya, komunitas kreatif, hingga generasi muda dalam memperkenalkan potensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

PRSU ke-50 mengusung tema "Harmoni Emas, Kolaborasi Tradisi Bangkitkan Inspirasi", maka diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi, memperluas investasi, meningkatkan daya saing UMKM, serta memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata Sumut kepada masyarakat luas.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumut (PPSU), Ferry Indra, melaporkan bahwa PRSU ke-50 diikuti oleh 33 paviliun kabupaten/kota se-Sumut, satu paviliun negara sahabat Pulau Pinang Malaysia, satu paviliun Dinas Pendidikan Provinsi Sumut serta lebih dari 100 stan pameran yang menampilkan produk UMKM, kuliner, kopi, layanan publik, hingga wahana hiburan keluarga.

Dalam hal ini, Bupati Palas menyampaikan bahwa PRSU merupakan panggung besar yang mempertemukan seluruh potensi terbaik daerah di Sumut. Ini menjadi kesempatan bagi Kabupaten Palas untuk memperkenalkan kekayaan budaya, potensi pariwisata, produk unggulan UMKM, hasil pembangunan, serta berbagai peluang investasi kepada masyarakat dan dunia usaha.

Bupati juga mengajak masyarakat Palas yang berada di Medan maupun daerah sekitarnya untuk hadir dan memberikan dukungan kepada stand paviliun dan pertunjukan pentas seni budaya Kabupaten Palas.

Mari kita tunjukkan bahwa Palas memiliki potensi yang besar, masyarakat yang kreatif, serta semangat untuk terus maju dan berkembang dalam memajukan Kabupaten Palas, ajak Bupati.

Turut dihadir Sekretaris Daerah Kabupaten Palas Panguhum Nasution Ketua PKK Kabupaten Palas Ny Mahzalena Putra Mahkota Alam Hasibuan dan Ny Hj Marnis Khairati Achmad Fauzan Nasution dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny Hj. Hamnil Panguhum Nasution dan beserta Pengurus PKK Kabupaten Palas dan beberapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Palas.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Informasi yang dihimpun MI adalah dokter yang menjabat sebagai Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) cabang Tebingtinggi pada masa bakti 2023-2026. Namun karena menghadapi kasus, MI mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua ID.

Ketua IDI Sumut Ery Suhaymi membenarkan adanya kasus tersebut setelah menerima laporan dari Pelapor.

“Iya dari IDI Sumut, kami sudah menerima laporan perkembangan kasus ini, baik dari pihak pelapor maupun melalui surat resmi yang disampaikan kepada kami,” ujar Ery Suhaymi, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut masih berjalan dalam jalur hukum. Sehubungan dengan proses tersebut, dokter yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua IDI Cabang Tebingtinggi agar dapat lebih fokus menangani perkara hukum yang dihadapinya.

“Surat pengunduran dirinya sudah kami terima dan saat ini telah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua IDI Cabang yang baru untuk menjaga keberlangsungan tugas organisasi. Kami menghormati sepenuhnya setiap tahapan proses hukum yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Ditanya mengenai langkah tindak lanjut yang telah diambil, Ery Suhaymi menyatakan bahwa karena perkara sudah masuk ke ranah hukum, maka pihaknya menunggu kepastian dari lembaga peradilan terlebih dahulu.

“Saat ini kami belum bisa mengambil keputusan tertentu karena tetap menghormati proses yang sedang berjalan,” jelasnya.

Saat diminta menjelaskan ketentuan sanksi internal IDI bagi anggota yang terlibat kasus pidana, Ery Suhaymi belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Sebelumnya diberitakan berdasarkan keterangan yang dihimpun dari akun Threads Hariandirikcy, peristiwa bermula pada Oktober 2025. Saat itu, diduga kedua tersangka tertangkap tangan di Kamar 602 Hotel Grand Central Premier Medan oleh suami dari salah satu pihak, yakni berinisial NUAT (30 tahun). Di lokasi kejadian, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain pakaian dalam yang berserakan di sofa kamar, tisu yang diduga mengandung bercak sperma, serta pengakuan langsung dari keduanya bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Tersangka utama bernama MI (48 tahun), mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi. Saat ini ia menjabat sebagai Dokter Ahli Muda di UPTD RSUD dr. H. Kumpulan Pane, berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekaligus menantu mantan Wali Kota Tebing Tinggi, berinisial AHH. Sementara NUAT juga berprofesi sebagai dokter dan tergabung dalam kepengurusan IDI setempat.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah menetapkan status tersangka bagi keduanya sejak 22 Mei 2026. Penetapan dilakukan setelah gelar perkara dan mengantongi lebih dari dua alat bukti sah, ditandatangani oleh Direktur PPA Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara W. Kasus ini dijerat Pasal 284 KUHPidana sebagaimana diubah Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menanggapi penetapan tersebut, diduga kedua tersangka mengajukan upaya hukum praperadilan yang digelar perdana pada 24 Juni 2026. Langkah ini dinilai sebagian kalangan publik sebagai upaya untuk menggugurkan status tersangka guna menghindari proses hukum lebih lanjut.

Selain ancaman pidana penjara, keduanya menghadapi sanksi ganda. Sebagai PNS, MI terancam diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat sesuai peraturan disiplin ASN. Dari sisi profesi, perilaku mereka dinilai melanggar kode etik kedokteran, sehingga berisiko dicabut izin praktiknya oleh IDI.

Masyarakat menuntut penanganan kasus ini secara transparan dan tegas tanpa intervensi kekuasaan atau jabatan. Perhatian publik tertuju pada ketegasan aparat penegak hukum serta langkah tegas yang akan diambil instansi terkait dan organisasi profesi guna menjaga marwah dunia medis.

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

Kapolres Tapsel AKBP Yon Edi Winara, bertindak sebagai inspektur Upacara dan pembina upacara dan Iptu Edi Sofyan Selaku perwira upacara, sedangkan IPDA Sa'at Mardian Harahap sebagai Komandan upacara.

Kapolres Tapsel AKBP Yon Edi Winara, dalam amanat nya menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri serta apresiasi atas dedikasi dan pengabdian seluruh personel yang telah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolres menegaskan bahwa tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat” mencerminkan komitmen Polri untuk terus hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui penguatan profesionalisme, integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut disampaikan bahwa tantangan Polri ke depan semakin kompleks seiring dinamika global, perkembangan teknologi informasi, ancaman kejahatan siber, kejahatan transnasional, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa arah kebijakan dan penekanan kepada seluruh jajaran Polri, di antaranya memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, serta memperkuat legitimasi institusi melalui peningkatan kepercayaan publik.

Kapolres Tapsel mengajak seluruh insan Bhayangkara agar terus menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai nilai utama dalam menjalankan tugas.

“Jadikan setiap tugas sebagai ibadah, jadikan setiap pelayanan sebagai kehormatan, dan jadikan kepercayaan masyarakat sebagai alasan utama dalam menjalankan amanah. Polri yang kuat adalah Indonesia yang aman, dan Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Bupati Paluta Reski Basyah Harahap, menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya jajaran Polres Tapsel.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Paluta dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri, khususnya jajaran Polres Tapan Semoga Polri senantiasa menjadi institusi yang Presisi, profesional, berintegritas, humanis, dan semakin dicintai masyarakat,” ujar Bupati Paluta.

Bupati juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Bupati, keamanan dan ketertiban merupakan modal dasar dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, sinergi antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat demi terciptanya rasa aman dan mendorong percepatan pembangunan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati turut mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung dan menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan karena menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama.

Upacara tersebut turut dihadiri, Wakapolres Tapsel, Wakapolres Paluta, Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, Ketua DPRD Tapsel atau yang mewakili, Ketua DPRD Paluta diwakili Hasran Harahap Fraksi Golkar, Kejari Tapsel,Kejari Paluta atau yang mewakili,Dandim 0212/TS, Danyon 123/Rajawali,Danyon C Sat Brimob Polda Sumut, Ketua PN Padangsidimpuan, Sekretaris Daerah Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan,

Para PJU Polres Tapsel, Tokoh Masyarakat,ketua dan wakil ketua beserta pengurus Bhayangkari Tapsel dan para tamu undangan lainnya.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

"Benar bang, sampai sekarang belum ada cerai sah bang, karena nikahnya pun kemaren itu ngk tercatat bang," ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Pemicu utama dugaan tindakan kekerasan tersebut adalah sengketa kepemilikan sebidang tanah. Rasiden Damanik mengajukan klaim bahwa tanah itu merupakan hak milik ayahnya. Namun klaim ini dinilai lemah dan tidak berdasar jika dicocokkan dengan fakta yang ada.

“Masalah intinya adalah objek tanah yang diakui sebagai milik Ibu Boru Manullang. Padahal, tanah tersebut sudah dibeli dan dikuasai secara sah jauh sebelum ikatan pernikahan terjalin,” ungkap Abdi Manullang.

Jika ditelaah berdasarkan dokumen kepemilikan serta keterangan yang disampaikan, terbukti tanah tersebut telah dimiliki oleh Boru Manullang sebelum pernikahan berlangsung, dan sampai saat ini tidak pernah dijual atau dialihkan haknya kepada pihak mana pun. Secara prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, aset yang diperoleh sebelum menikah tetap menjadi hak milik pribadi dan tidak dapat digugat sebagai harta bersama.

Yang menjadi sorotan utama adalah: sebagai anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan akses terhadap jalur hukum, mengapa Rasiden Damanik justru menyelesaikan perselisihan ini dengan tindakan mengeroyok yang jelas-jelas melanggar aturan pidana? Sikap ini justru mencoreng citra lembaga legislatif dan menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dalam bertindak.

Dipastikan bahwa sebidang tanah yang menjadi sumber perselisihan itulah yang menjadi lokasi terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan Rasiden Damanik belum memberikan keterangan resmi setelah dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu.

[Redaktur:Roy]

⁣
Dalam upacara tersebut, bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Bupati Paluta.Basri Harahap, Awaluddin Jamin Harahap, sebagai Perwira Upacara, Husnan Mubarok Pohan bertindak sebagai Pemimpin Upacar.⁣

⁣
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). ⁣

⁣
Wakil Bupati menyampaikan bahwa Hari Keluarga Nasional merupakan momentum untuk memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Keluarga diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan tangguh dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045.⁣

⁣
Wakil Bupati mengajak seluruh orang tua, khususnya para ayah, untuk semakin aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Kehadiran orang tua, baik secara fisik maupun emosional, sangat menentukan pembentukan karakter dan masa depan anak-anak.⁣

⁣
"Pemerintah Kabupaten Paluta terus mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas keluarga, mulai dari percepatan penurunan stunting, pembinaan keluarga, penguatan ketahanan keluarga, hingga peningkatan kualitas pengasuhan anak," ujar Wakil Bupati.⁣

⁣
lebih lanjut, wakil bupati menjelaskan Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 ini, marilah kita bersama-sama memperkuat komitmen membangun keluarga yang sehat, harmonis, tangguh, dan berkualitas. Dengan keluarga yang kuat, kita akan melahirkan generasi unggul yang mampu membawa Kabupaten Paluta semakin maju serta berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.⁣

⁣
Upacara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, komitmen, dan kontribusi dalam menyukseskan Program Bangga Kencana di Kabupaten Paluta.⁣
1. Penghargaan Penyuluh KB Inspiratif diberikan kepada M. Akbar Hasyim Lubis, S.I.Kom., M.I.Kom., Sofya Rahma Nasution, SKM., M.I.Kom., dan Ade Irma Harahap, SKM, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, inovasi, serta kontribusi dalam mengedukasi masyarakat dan menyukseskan Program Bangga Kencana di Kabupaten Paluta.⁣
2. Penghargaan Penyuluh KB Teladan diserahkan kepada Supriadi Siregar, Nur Jannah Harahap, dan Novrida Sri Rambe, S.Pd.I, sebagai penghargaan atas komitmen, pengabdian, dan kinerja yang konsisten dalam memberikan pelayanan serta pendampingan kepada keluarga di wilayah binaannya.⁣
3. Penghargaan Pencapaian Pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW) Tertinggi Tahun 2026 diberikan kepada Balai KB Kecamatan Padang Bolak yang diwakili oleh Selvi Ramona Rambe, S.Keb, serta Balai KB Kecamatan Portibi yang diwakili oleh Winda Agustina, Am.Keb, atas keberhasilannya meraih capaian pelayanan KB MOW tertinggi sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Paluta.⁣
⁣
Turut hadir pada upacara Danki Senapan C/123, Gunung Tua Perwakilan Kapolsek Padang Bolak, Kalapas Gunungtua, Kepala BPS Paluta, Sekretaris Daerah Paluta Dr. Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, Para Asisten, Staff Ahli, Pimpinan OPD, para penyuluhan se Kabupaten Paluta dan Seluruh pejabat administrator sebagai peserta upacara.⁣
⁣

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Sidang terbuka tersebut digelar di Ruang IMT-GT Lt. II Gedung BPA Rektorat Universitas Sumatera Utara. Jumat (26/06/26).

Dalam kesempatan itu, Panguhum Nasution, mengikuti seluruh rangkaian sidang yang diketahui oleh  Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si dan Selaku Co-Promotor Dr. Hatta Ridho, S.Sos, M.SP dan Prof.Subhilhar, MA. Ph.D serta yang bertindak sebagai luar komisi Prof. Dr. Humaizi, MA, Dr. Muhammad Arifin Nasution, S.Sos, M.SP dan Prof.Dr. Suadi, S.Ag, M.Si.

Maka dalam hal ini. Panguhum Nasution, dinyatakan lulus dalam ujian promosi doktor (S-3) melalui disertasi berjudul  "COLLABORATIVE GOVERNANCE  DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. PERMATA HIJAU INDONESIA KABUPATEN PADANG LAWAS".

Atas capaian tersebut,  Panguhum Nasution, berhasil meraih nilai disertasi A+ dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,94.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dedikasi Sekda Palas dalam mengembangkan kapasitas diri, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda di Kabupaten Palas.

Pencapaian ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi diri demi kemajuan daerah khususnya Kabupaten Palas.

Turut hadir menyaksikan istri tercinta Ny. Hamnil Panguhum Nasution bersama anak dan orang tua dan para undangan terhormat lainnya.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

“Informasi yang kami terima dari Polres Dairi menyatakan bahwa terlapor atas nama Rasiden Damanik dan istrinya sudah diperiksa. Pihak kepolisian juga telah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan TKP,” ujar Abdi Manullang.

Ia menambahkan, pengecekan lokasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Pihak kepolisian datang untuk memastikan kondisi tempat kejadian dan menyesuaikan data dalam BAP dengan apa yang terjadi di lokasi,” imbuhnya.

Ke depannya, polisi berencana memanggil warga sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut untuk dijadikan saksi guna memperkuat bukti penyelidikan.

“Selanjutnya, rencananya kepolisian akan memanggil sejumlah warga setempat yang melihat kejadian untuk dimintai keterangan secara resmi,” ungkapnya.

Pernyataan ini dipertegas oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Dairi AKP Wilson Manahan Panjaitan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp beberapa waktu yang lalu. Ia menegaskan proses hukum masih berjalan.

“Saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami sudah memanggil dan mewawancarai pelapor serta terlapor. Ke depannya, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) akan disampaikan kepada pelapor secara berkala,” pungkasnya.

[Redaktur:Roy]

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur: Roy]

​Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Paluta Reski Basyah Harahap, Kapolres Tapsel, dan Wakil Bupati Basri Harahap, Ketua DPRD Paluta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Paluta, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Paluta, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta sejumlah insan pers.

​Dalam sambutannya, Bupati Paluta Reski Basyah Harahap, menyampaikan bahwa malam ramah tamah ini merupakan momen yang sangat membahagiakan bagi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Paluta.

​“Malam ini adalah malam yang sangat membahagiakan karena melalui acara ini kita dapat bersilaturahmi sekaligus menyambut kehadiran Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Paluta. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Paluta, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Muhammad Junaidi, di Bumi Balakka,” ungkap Bupati.

​Bupati juga menekankan pentingnya peran Kejaksaan sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga penegakan, keadilan, dan kepastian hukum di tengah kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sinergitas di antara segenap unsur Forkopimda akan menjadi sangat krusial dalam mengawal pembangunan daerah.

​“Saat ini, Pemerintah Kabupaten Paluta tengah berupaya keras mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, serta fasilitas pelayanan umum. Dalam proses tersebut, kami sangat mengharapkan dukungan dan pendampingan dari Kejaksaan Negeri agar setiap program dan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami yakin dengan komunikasi yang baik, semangat kolaborasi, serta komitmen bersama, kita akan mampu memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik bagi masyarakat,” tambah Bupati.

​Sebelumnya, Kajari Paluta Muhammad Junaidi, didampingi sang istri, membagikan kisah perjalanan tugasnya sebelum diamanahkan memimpin Korps Adhyaksa di Paluta.

Beliau mengungkapkan bahwa jabatan sebelumnya adalah sebagai Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

​Menariknya, Muhammad Junaidi menceritakan momen spiritual saat dirinya menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Kajari Paluta. Ia mengaku mendapatkan kabar tersebut saat sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekkah pada Mei lalu.

​“Kami berangkat haji tanggal 12 Mei. Sama sekali tidak terpikir untuk pindah tugas secepat ini, perkiraan saya mungkin masih dua atau tiga tahun lagi di sana. Namun, saat berada di Mekkah, tepatnya setelah menyelesaikan rangkaian Arba’in dan bersiap menuju Jedah, pada tanggal 20 Mei kami menerima pesan WhatsApp yang mengabarkan SK ini. Bagi kami, penugasan di Paluta ini adalah sebuah berkah dan karomah yang luar biasa,” ujar kejari.

​Lebih lanjut, pria yang kini resmi menakhodai Kejari Paluta ini menegaskan komitmennya dalam menjalankan tugas dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan persaudaraan. Bagi Muhammad Junaidi, silaturahmi adalah fondasi utama dalam bekerja dan berinteraksi dengan seluruh elemen masyarakat karena silaturahmi dapat memperpanjang umur, membawa berkah, serta membuka pintu rezeki.

​Di akhir orientasinya, Muhammad Junaidi secara terbuka meminta dukungan, kerja sama, dan doa restu dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Paluta mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat/masyarakat, rekan-rekan media, hingga organisasi kepemudaan, agar ia dapat bersinergi demi kemajuan daerah.

​Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi perkenalan informal, foto bersama, dan ucapan selamat dari seluruh unsur Forkopimda dan pimpinan OPD yang hadir, menandai awal sinergi baru demi kemajuan penegakan hukum dan pembangunan di Kabupaten Paluta.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Palas Putra Mahkota Alam Hasibuan bersama Ketua BAZNAS Kabupaten Palas Paraduan Tanjung di Ruang Kerja Bupati. Senin (22/06/2026).

Dalam hal ini, Bupati mengapresiasi Baznas Kabupaten Palas yang konsisten menyalurkan zakat, infak, dan sedekah untuk pendidikan". Kata Bupati.

Ini investasi SDM, anak-anak Kabupaten Palas harus kuliah, Jangan sampai putus sekolah karena biaya. Zakat kita kembalikan untuk masa depan daerah,” tegas Bupati lagi.

Bupati meminta penerima beasiswa serius kuliah dan kembali membangun kampung halaman. “Ilmu yang didapat harus jadi berkah. Selesai kuliah, pulang dan bangun Palas,” pesannya Bupati.

Ini nama-nama yang menerima bantuan sebagai berikut:

Bantuan Biaya kuliah 
1. Andika Jaya Saputra Hasibuan (UMN Al-Wasliyah)
2. Nur Hopipah Hasibuan (STKIP Palas)
3. Enni Royani Nasution (IAI Palas)
4. Nur Anita Hasibuan (IAI Palas) 
5. Lanni Syariah Lubis (UIN Sumatera Utara)
6. Linni Adawiyah Nasution (Unimed)

Bantuan Biaya Menyusun Skripsi 
1. Lesna Marito Lubis (IAI Palas)
2. Linda Rangkuti (STKIP Palas)
3. Nur Halimah Hasibuan (STKIP Palas)
4. Ulfa Khairani Hasibuan (IAI Palas)
5. Eka Pratiwi (IAI Palas)
6. Rosida Khairani Hasibuan (STKIP Palas).

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

Dalam amanatnya, Bupati Palas, atas nama pemerintah Kabupaten Palas menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, pembina pendamping, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat, disiplin, dan tanggung jawab.

Perkemahan iman dan takwa bukan sekadar kegiatan berkumpul dan berkemah. Kegiatan ini merupakan sarana pembinaan karakter, penguatan akhlak, peningkatan keimanan, serta pembentukan generasi muda yang 
berintegritas, mandiri, dan bertanggung jawab". tambah Bupati.

Setelah kembali ke gugus depan, sekolah, dan lingkungan masing-masing, adik-adik dapat menjadi teladan dalam perilaku, menjadi pelopor kebaikan, serta mampu mengajak teman-teman lainnya untuk menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat". harap Bupati.

Jadilah generasi Palas yang religius, cerdas, berprestasi, dan cinta tanah air. Teruslah belajar, berkarya dan berinovasi demi mewujudkan Kabupaten Palas yang maju, mandiri, amanah, jaya dan unggul". tegasnya.

Dan kepada para pembina dan seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini, Bupati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya". tutup Bupati.

Turut hadir staf ahli Bupati, asisten II, unsur forkopimda Kabupaten Palas atau yang mewakili, para pimpinan OPD terkait dan para undangan terhormat lainnya.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Sebelumnya diberitakan seorang warga bernama Lamria Simanulang melaporkan peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan secara bersama-sama oleh Rasiden Damanik yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Dairi beserta istrinya, Masro Nainggolan. Kejadian berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Sidikalang–Dolok Sanggul, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Menurut keterangan korban, peristiwa bermula sehari sebelumnya, tepatnya Senin 1 Juni 2026. Saat itu, Lamria mendatangi rumahnya dan mendapati tumpukan pakaian serta kayu bakar di area tersebut. Ia lalu bertanya kepada tetangga dan meminta barang-barang itu dipindahkan karena rumah tersebut akan segera ditempati. Tetangga tersebut menyatakan akan mengambil barangnya dalam waktu dekat.

Namun, keesokan harinya saat kembali ke lokasi, korban terkejut mendapati rumahnya telah digembok. Merasa haknya dilanggar, Lamria berusaha membuka gembok tersebut. Tak lama kemudian, datang Rasiden Damanik dan Masro Nainggolan yang langsung menanyakan tindakan korban. Terjadilah adu mulut, di mana korban menegaskan bahwa rumah itu adalah miliknya.

"Saya tanya kenapa rumah saya digembok, tapi Rasiden justru langsung menjambak rambut dan mencakar wajah saya. Istrinya juga ikut menjambak. Bahkan ada tetangga bermarga Simbolon yang ikut memegangi saya saat itu sehingga saya sulit bergerak," ungkap Lamria, Rabu (10/6/2026).

Akibat peristiwa tersebut, korban menderita luka di bagian pelipis sebelah kiri. Ia juga mengaku sempat diancam akan ditabrak kendaraan saat berusaha melepaskan diri. Karena merasa keselamatannya terancam, Lamria kemudian meninggalkan lokasi dan membuat laporan resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Dairi agar kasus ini ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Hingga berita ini diterbitkan, oknum anggota DPRD Dairi Rasiden Damanik belum memberikan keterangan resmi terkait korban yang melaporkan dirinya, WahanaNews.co telah berupaya mengonfirmasi namun belum memperoleh keterangan lebih lanjut.

[Redaktur: Roy]

⁣
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Paluta menyampaikan atas nama Pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Paluta mengucapkan selamat datang kembali di Bumi  Kabupaten Paluta.⁣

⁣
Bupati berharap seluruh amal ibadah yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah SWT dan para jemaah memperoleh predikat haji dan hajjah yang mabrur serta mabruroh. Menurut beliau, ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik menuju Baitullah, tetapi juga perjalanan hati dan jiwa yang membawa perubahan menuju pribadi yang lebih baik". Ujar Bupati.

⁣
“Oleh karena itu, nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, kedisiplinan, dan kepedulian sosial yang diperoleh selama menunaikan ibadah haji hendaknya terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat,” Harap Bupati.⁣
⁣

Bupati juga mengajak para jemaah haji untuk menjadi teladan, penguat ukhuwah, penyebar kebaikan, serta pemersatu masyarakat. Kehadiran para haji dan hajjah diyakini dapat menjadi kekuatan moral dan spiritual dalam mendukung terwujudnya masyarakat Paluta yang religius, berakhlak mulia, dan harmonis.⁣

⁣
Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh jemaah untuk terus mempererat ukhuwah Islamiyah dan semangat gotong royong dalam membangun Kabupaten Padang Paluta yang lebih maju dan sejahtera.⁣

⁣
Berdasarkan data resmi Debarkasi Medan, Jemaah Haji Kabupaten Paluta tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 09 yang menggunakan penerbangan GA-3409 dan tiba di Tanah Air pada pukul 19.15 WIB. Kloter 09 membawa sebanyak 360 orang yang terdiri dari jemaah dan petugas haji, dengan rincian 149 laki-laki dan 211 perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105 jemaah berasal dari Kabupaten Paluta terdiri atas 45 jemaah laki-laki dan 60 jemaah perempuan.⁣

⁣
Namun, kepulangan jemaah haji tahun ini turut diwarnai suasana duka. Satu orang jemaah haji asal Kabupaten Paluta dari keacamatan portibi atas nama Nurliana Mara Iman dilaporkan wafat di Tanah Suci Arab Saudi dan telah dimakamkan di Mekkah. Pemerintah Kabupaten Palar menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya almarhumah serta mendoakan agar seluruh amal ibadah yang telah ditunaikan diterima oleh Allah SWT dan almarhumah memperoleh tempat terbaik di sisi-Nya.⁣

⁣
Turut hadir Ketua DPRD Palas Mula Rotua Siregar Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Palas Samaruddin Siregar, S.Ag, unsur Forkopimda, Para Asisten, para pimpinan OPD, para Camat, Ketua MUI, Tokoh Agama, dan seluruh jemaah haji.⁣

⁣
[Redaktur: Hadi Kurniawan]