Garonggangnews.id | Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan sebagai Narasumber pada Acara Talkshow RRI Sibolga dengan tema 'Untara Solusi SDM Unggul di Tapanuli Raya' bertempat di Sopo Rakyat Kanopi Rumah Dinas Taput, Tarutung, Jumat (16/9/2022).
Talkshow teraebut dihadiri perwakilan dari siswa SMA N 1 Tarutung, SMA N 2 Tarutung dan SMA N 3 Tarutung, Ade Irosadi Harahap Kepala RRI Sibolga, Kadis Kominfo Hendrik Taruna dan Kasatpol PP Rudi Sitorus dan James F Simamora sebagai host.
Baca Juga:
Peran Kejaksaan dalam Perjuangan Kemerdekaan: Jejak Tokoh-Tokoh Terkemuka
Nikson menjawab dan memaparkan bagaimana strategi pembangunan Tapanuli Utara selama 8 tahun kepemimpinannya dan rencana kedepannya termasuk pentingnya berdiri universitas negeri umum.
“Kemajuan suatu negara maupun daerah dapat terlaksana apabila didukung oleh SDM unggul yang tersedia, bahkan peradaban juga tidak akan mungkin maju tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Saya melihat peningkatan SDM yang didukung dengan adanya universitas negeri ini merupakan salah satu 'Triger' kemajemukan Tapanuli Raya. Kemajuan juga dapat dilihat dari tingginya perputaran ekonomi di suatu wilayah termasuk ketersediaan SDM usia produktif, kondisi di Tapanuli Raya saat ini adalah berbanding terbalik dimana kita masih mengeksport uang dan usia produktif tersebut ke luar Tapanuli. Apabila sudah berdiri universitas negeri umum di Tapanuli maka hal tadi tidak akan terjadi,” ucap Nikson Nababan.
Selain itu, Pembangunan universitas negeri umum tersebut akan memberikan multiefek bagi masyarakat luas, karena dari sisi makro akan berdampak positif seiring dengan adanya demand, akan banyak terbuka lowongan kerja, akan terbuka berbagai peluang usaha bagi masyarakat di sekitar kampus termasuk peningkatan kunjungan wisatawan domestik ke Danau Toba. "Ini juga harus kita pikirkan bagaimana wisatawan domestik datang ke danau Toba, Untara menjadi salah satu jawabannya,” papar Bupati.
Baca Juga:
Dukungan Tokoh Lintas Agama Pada FKUB Sulteng Upaya Peningkatan Kerukunan Antara Umat Beragama
Bupati juga menjelaskan bahwa kendala utama dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut terbentur pada moratorium menteri sebagai salah satu ketentuan yang mengatur pendirian universitas negeri baru. Moratorium Menteri ini perlu dicabut.
Selain ini juga perlu penyederhanaan sistem pendidikan melalui 1 pintu, menurut pandangan saya bahwa Kementerian hanya berwenang melakukan dan membuka pendidikan yang sifatnya ikatan dinas saja, selain itu serahkan kepada Kemenristek dan Dikti sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan.
“Untara yang kita maksud disini adalah yang bersifat lebih universal sehingga peluang kerja para lulusannya akan lebih besar untuk menghindari pengangguran. Kita tahu bahwa putusan akhirnya merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, kita siap mendukung dan membantu apabila dibutuhkan seperti penyediaan lahan dan hal lainnya, kita juga akan bekerjasama dengan Pemda tetangga terkait pembagian fakultas dan jurusan sesuai kondisi daerah masing-masing,” jelas Bupati.
