Garonggangnews.id | Wakil Bupati Samosir selaku Ketua TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Drs. Martua Sitanggang, MM membuka secara resmi Rapat Koordinasi Perumusan Strategi, Sinergi dan Kolaborasi dalam Percepatan Penurunan Stunting dan Rembuk Stunting Kabupaten Samosir yang digelar di JTS Hotel Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Jumat (28/4).
Pelaksanaan Rakor ini merupakan kerjasama antara Pemkab Samosir dengan USAID (United States Agency for International Development) ERAT Sumut, dengan menghadirkan sejumlah Narasumber diantaranya Kepala Perwakilan BKKBN Provsu Muhammad Irzal, SE, ME, Drs. Parapat Gultom, MSIE, Ph.D (Forum TJSLBU), Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Samosir, Rajoki Simarmata, Dinas PUTR Kabupaten Samosir, dan Fasilitator Laili Zailani dari HAPSARI.
Baca Juga:
Wabup Samosir Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Pompa Air Bersih
Hadir juga dalam kesempatan tersebut perwakilan unsur Forkopimda diantaranya Wakapolres Samosir Kompol ST. Panggabean, mewakili Dandim 0210/TU Pabung Kapt. G. Sebayang, Pimpinan OPD beserta Camat Se-Kab. Samosir, TP. PKK, Satgas Stunting, Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Samosir, Kepala Desa lokus stunting, Tokoh Agama, insan pers dan organisasi masyarakat sipil.
Provincial Governance Advisor USAID ERAT Sumut, Hawari Hasibuan dalam sambutannya menyampaikan penurunan stunting merupakan salah satu isu prioritas nasional yang menargetkan angka prevalensi stunting diangka 14% pada Tahun 2024, dan zero stunting di Tahun 2030. Dan berdasarkan data, di Kabupaten Samosir sendiri prevalensi stunting pada tahun 2021 berada di angka 28,4% mengalami penurunan menjadi 26,3% di Tahun 2022, dan di tahun 2023 ditargetkan berada pada angka 17,4%.
"Target ini optimis bisa kita capai, jika kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi dan berkomitmen antara seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan strategi penurunan stunting," ujar Hawari.
Baca Juga:
Wabup Samosir Sampaikan Nota Pengantar Atas Rancangan KUA-PPAS RAPBD 2024
Dirinya juga menyampaikan, bahwa USAID ERAT akan terus membantu Pemkab Samosir dalam meretas persoalan stunting secara bersama-sama.
Wakil Bupati Samosir Drs. Martua Sitanggang, MM dalam arahannya mengatakan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024, dan zero stunting pada 2030.
Untuk Kabupaten Samosir, tahun 2022 prevalensi stunting berada pada angka 26,3%. Maka untuk mecapai target nasional 14% pada 2024, menjadi tantangan yang cukup besar yang membutuhkan keseriusan dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penurunan stunting, dengan intervensi program yang terkoordinir, terpadu dan bersama-sama langsung menyasar ke lokus kelompok sasaran prioritas.
Wabup mengatakan, kelompok sasaran pencegahan stunting harus difokuskan bagi remaja dan calon pasangan usia subur (calon pengantin), ibu hamil dan ibu menyusui, serta ibu dengan anak usia 0-59 bulan. Dengan tiga kunci utama yakni perbaikan pola makan, pola asuh, dan perbaikan sanitasi serta akses air bersih.
"Untuk itulah, saya mengajak kepada seluruh tim, untuk bersinergi dan berupaya semaksimal mungkin berdasarkan program kerja yang telah disusun dalam strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir," ujar Martua.
Kepada seluruh peserta rakor dan rembuk stunting, Wabup meminta agar mengikuti dengan baik, memberikan perhatian, serta masukan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir.
Usai paparan dari narasumber, diskusi dan tanya jawab, selanjutnya dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Samosir, oleh Wakil Bupati Samosir Drs. Martua Sitanggang, MM, Kepala Perwakilan BKKBN Provsu, Forkopimda, Kementerian Agama Kab. Samosir, masing-masing perwakilan dari OPD, Camat, Kepala Desa, Kepala Puskesmas, Tokoh Agama, Insan Pers dan organisasi masyarakat sipil. [HK]
